Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11). Langkah tersebut menyusul polemik keabsahan penyetaraan ijazah SMA Gibran, terutama setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah.
Usulan yang disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal itu mendapat dukungan pengusul terbanyak dari PKS, disusul NasDem, PKB, dan Demokrat. Sementara itu, PDIP, Golkar, Gerindra, serta PAN turut menyertakan anggota sebagai pengusul.
Pimpinan DPR akan meneruskan dokumen tersebut ke Badan Musyawarah untuk mengatur agenda pembahasan dalam rapat paripurna. Kendati telah memperoleh dukungan lintas fraksi, proses ini masih berada pada tahap pengajuan dan belum menghasilkan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

