Perjanjian Nuklir AS-Arab Saudi Memicu Perdebatan Mengenai Pengamanan dan Keamanan Kawasan

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Rabu menyerahkan perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres AS, sehingga memulai masa peninjauan selama 90 hari sidang legislatif.

Berbeda dengan perjanjian Amerika Serikat-Uni Emirat Arab pada 2009, kerangka kerja baru ini tidak melarang Arab Saudi melakukan pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas di dalam negeri. Perjanjian tersebut juga tidak mencakup Protokol Tambahan IAEA, yang memberikan kewenangan verifikasi lebih luas kepada para inspektur. Kedua isu tersebut menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota parlemen dan pakar nonproliferasi.

Strategi energi Arab Saudi

Arab Saudi masih sangat bergantung pada minyak dan gas alam untuk pembangkit listrik, termasuk untuk fasilitas desalinasi dan pendingin udara. Pengembangan energi nuklir dapat mengurangi konsumsi minyak domestik dan berpotensi memungkinkan negara tersebut mengekspor lebih banyak minyak mentah dalam jangka panjang sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Pejabat Arab Saudi juga pernah menyatakan bahwa kerajaan akan mengembangkan senjata nuklir apabila Iran terlebih dahulu memilikinya. Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran dari sebagian analis nonproliferasi. Awal tahun ini, Riyadh juga mengonfirmasi rencana pengembangan sumber daya uranium domestik untuk menghasilkan yellowcake bagi keperluan komersial.

Kekhawatiran dari Israel

Perjanjian ini sebelumnya dibahas bersamaan dengan upaya yang lebih luas untuk mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel.

Mantan penasihat Departemen Luar Negeri AS Dan Shapiro mengatakan bahwa Washington "tampaknya telah memberikan konsesi tanpa memperoleh normalisasi hubungan", sehingga kehilangan salah satu sumber pengaruh diplomatiknya.

Sementara itu, anggota parlemen Israel Avigdor Liberman menulis di platform X bahwa program nuklir sipil Arab Saudi dapat meningkatkan risiko perlombaan senjata di kawasan.

Persaingan internasional

Arab Saudi juga menerima minat dari sejumlah penyedia teknologi nuklir lainnya. Perusahaan milik negara China CNNC mengajukan proposal pada 2023, sementara Rosatom dari Rusia, Korea Selatan, dan Prancis juga mengejar peluang kerja sama.

Sejumlah analis menilai persaingan di antara para pemasok telah memperkuat posisi tawar Arab Saudi dalam negosiasi dengan Washington.

Isu teknis yang masih terbuka

Salah satu pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi pada masa depan akan tetap berada di bawah kendali operasional pihak asing atau memberikan akses langsung kepada personel Saudi.

Perjanjian ini menetapkan kerangka hukum untuk kemungkinan kerja sama dalam siklus bahan bakar nuklir, namun tidak mewajibkan transfer teknologi pengayaan uranium.

Sumber: Reuters, Investing.com, JTA, Newsweek, dan Al-Monitor. Artikel ini disusun hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi.